Jakarta,REPORTASE.Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu elitis.
Fenomena direksi yang dikelilingi banyak ajudan dan staf ahli dianggap menjauhkan BUMN dari semangat pelayanan publik.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyoroti pola kepemimpinan para petinggi BUMN yang terkesan eksklusif dan jauh dari rakyat.
Ia menilai perilaku seperti itu harus segera dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Danantara.
"Kami ingatkan agar direksi BUMN tidak bersikap bak 'Dewa' yang dikawal ajudan, protokol, dan staf ahli. BUMN milik rakyat, bukan milik pribadi.
Hanya Presiden yang berhak mendapatkan pengawalan ketat sebagai Kepala Negara," tegas Jojo sapaan akrabnya.
Menurutnya, dukungan KAMAKSI terhadap Presiden Prabowo dan Danantara mencakup dorongan untuk menegur para direksi yang tidak fokus dalam menjalankan pelayanan publik. Mereka yang bersikap elitis dinilai lebih baik mundur dari jabatan.
Kalau masih ada direksi BUMN yang merasa istimewa dan tidak mampu membaur dengan masyarakat, lebih baik diberhentikan".
"Jangan sampai jabatan membuat mereka lupa akan tanggung jawabnya kepada publik,” tambahnya.
Kritik tidak berhenti sampai di situ. Jojo—sapaan akrab Joko Priyoski—mengungkapkan bahwa beberapa direksi bukan hanya memiliki ajudan dalam jumlah besar, tetapi juga staf ahli yang berlebihan.
Hal ini dianggap bertentangan dengan semangat efisiensi dan transparansi.
KAMAKSI bahkan meminta Presiden Prabowo untuk segera mencabut Surat Edaran (SE) 9/2020 yang diteken oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 3 Agustus 2020.
SE tersebut dinilai membuka ruang pemborosan melalui penunjukan staf ahli hingga 5 orang di lingkungan direksi BUMN bahkan ada yang bergaji sampai 50 juta.
“Banyaknya staf ahli dan ajudan justru mencederai tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ini adalah bentuk kemunduran dalam reformasi BUMN,” ujar Jojo.
Ia juga menyebut bahwa praktik ini menciptakan jurang antara manajemen BUMN dan masyarakat yang seharusnya dilayani secara terbuka dan efektif.
Jojo menambahkan, KAMAKSI akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal BUMN dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami siap menjadi mata dan telinga untuk menjaga BUMN tetap berpihak pada kepentingan rakyat,”
Organisasi tersebut berkomitmen untuk terus menyuarakan reformasi BUMN demi terciptanya pelayanan publik yang adil dan berkualitas.
Kritik ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan efisiensi di tubuh perusahaan-perusahaan pelat merah. KAMAKSI menegaskan bahwa reformasi BUMN harus segera dilakukan.
Dengan sorotan tajam terhadap elitisme dalam jajaran direksi, KAMAKSI berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk mengembalikan marwah BUMN sebagai pelayan masyarakat.*
AR
.png)
