.png)
Asrul Madra, S.Pd., menjelaskan berdasarkan kejadian di lapangan yang diakses, mempertanyakan sejauh mana dana tersebut tersalurkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa Dowora yang sudah puluhan tahun belum ada penyediaan air bersih," ujar Asrul. Kamis, (21/5/2026)
Di Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, masih mengalami kesulitan akses air bersih. Kondisi ini kontras dengan realisasi PAD yang melampaui target 108% dan realisasi transfer pusat yang mencapai 96,2%.
"Tambah Asrul memaparkan terkait bahwa APBD kita besar, realisasinya juga tinggi. Tapi untuk hal dasar seperti air bersih di desa kami belum selesai. Ini yang perlu dijelaskan, alirannya ke mana saja,” tambahnya.
Dari data APBD 2025, belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik terealisasi Rp348,76 miliar dari pagu Rp408,06 miliar, atau 85,5%. Sementara belanja barang dan jasa terealisasi 83,8%. Namun rincian penyaluran per desa belum terlihat jelas dalam data yang dipublikasikan.
Persoalan air bersih sebenarnya masuk dalam tanggung jawab pemerintah daerah sesuai UU Desa. Pasal 26 ayat 1 UU No. 6/2014 menegaskan pemerintah desa dan daerah wajib meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk infrastruktur dasar.
Melihat kondisi tersebut, Asrul berharap KPK segera bertindak untuk melakukan pengawasan dan audit terhadap penyaluran anggaran di tingkat desa, agar tidak ada penyimpangan dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat APBD," harpanya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait rincian penyaluran anggaran ke desa dan penanganan persoalan air bersih di Desa Dowora.
Redaksi:Arjun
