
REPORTASE Halmahera Selatan, 1 Juli 2025 — Gubernur Maluku Utara, Serli Laos, menghadiri langsung kegiatan bertema perlindungan anak dan perempuan yang digelar di Kabupaten Halmahera Selatan. Acara ini menjadi momentum penting untuk menggalang kesadaran dan aksi kolektif dalam menanggulangi maraknya kekerasan seksual di wilayah Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Serli Laos menekankan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan adalah kejahatan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara sistematis dan berkelanjutan. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian serta berbagai pemangku kepentingan demi memastikan penanganan cepat dan keadilan bagi korban.
Kami tidak bisa lagi tinggal diam. Kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini tersembunyi harus kita bongkar dan tindak tegas. Saya minta semua pihak—aparat hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat—untuk aktif melindungi anak-anak dan perempuan,” tegas Gubernur Serli.
Acara ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pejabat daerah, tokoh agama, organisasi perempuan, pelajar, hingga warga yang pernah terdampak kekerasan. Diskusi panel yang digelar usai sambutan menyoroti pentingnya edukasi, dukungan psikologis, serta sistem pelaporan yang aman dan berpihak kepada korban.
Sebagai wujud nyata kepedulian, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop UMKM) menyalurkan bantuan berupa beras dan perlengkapan dapur seperti kompor gas, wajan, dan panci kepada perempuan dan keluarga korban kekerasan.
Dukungan serupa juga datang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Maluku Utara. Kepala Dinas, Marwan Polisiri, SKM., MM., menyalurkan bantuan kepada korban kekerasan seksual yang telah terdata melalui tim pendamping. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemulihan terpadu untuk korban.
Kami dari Nakertrans berkomitmen tidak hanya pada ketenagakerjaan, tapi juga aspek kemanusiaan. Korban kekerasan seksual butuh perlindungan hukum dan jaminan hidup layak. Ini adalah bentuk empati dan tanggung jawab kami,” ujar Marwan.

Gubernur Serli Laos juga mengumumkan rencana peluncuran program edukasi anti-kekerasan yang menyasar pelajar dan masyarakat umum. Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran sejak dini untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan keluarga dan sekolah.
Acara ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama bertajuk “Stop Kekerasan Seksual di Maluku Utara”, sebagai simbol komitmen lintas sektor dalam menciptakan ruang yang aman, adil, dan inklusif bagi anak dan perempuan.
Dengan dukungan dari pemerintah provinsi, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan upaya ini menjadi awal dari perubahan nyata dan berkelanjutan dalam memberantas kekerasan seksual serta memulihkan martabat para korban.red