.png)
Oleh:Muhaimin Mufrad
Pembangunan daerah selalu menjadi topik hangat, baik di ruang-ruang pemerintahan maupun dalam obrolan masyarakat di warung kopi. Istilah pembangunan kerap digaungkan dalam setiap pidato pejabat, seolah menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan. Namun, pertanyaan mendasar tetap harus diajukan: apakah pembangunan itu benar-benar dirasakan rakyat kecil, atau hanya berhenti pada laporan dan seremoni peresmian proyek semata?
Dalam praktiknya, pembangunan sering dipahami sebatas proyek infrastruktur: jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan fasilitas fisik lainnya. Tentu, infrastruktur sangat penting. Tanpa jalan yang layak, distribusi ekonomi terganggu. Tanpa jembatan, konektivitas antarwilayah terhambat.
Namun, esensi pembangunan jauh lebih luas. Ia harus membuka akses pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa artinya jalan mulus jika sekolah masih rusak? Apa gunanya gedung megah jika warga tetap kesulitan berobat?
Fakta di lapangan menunjukkan pembangunan belum merata. Kawasan perkotaan relatif lebih maju, sementara desa-desa di pelosok dan pulau-pulau kecil masih jauh tertinggal. Listrik, air bersih, dan layanan kesehatan dasar belum sepenuhnya terpenuhi.
Kesenjangan ini menegaskan adanya masalah serius dalam perencanaan. Pemerintah daerah kerap lebih menekankan proyek-proyek besar yang terlihat “wah”, tetapi mengabaikan kebutuhan mendasar rakyat. Akibatnya, masyarakat kecil hanya menjadi penonton, bukan penerima manfaat.
Salah satu kelemahan mendasar adalah minimnya partisipasi masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lebih sering formalitas, sementara keputusan akhir tetap di tangan segelintir pihak. Proyek yang dijalankan pun tidak selalu menjawab kebutuhan nyata warga.
Sudah saatnya paradigma ini diubah. Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Partisipasi publik harus dibuka selebar-lebarnya, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Dengan begitu, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pembangunan tidak boleh dipandang semata sebagai proyek fisik, melainkan investasi sosial. Transparansi anggaran, akuntabilitas, serta keberpihakan kepada kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prinsip utama.
Rakyat sejatinya tidak menuntut muluk. Mereka hanya ingin jalan yang bisa dilalui tanpa lumpur, sekolah yang layak bagi anak-anak, puskesmas yang memadai tanpa harus menyeberang pulau, dan pasar yang hidup agar hasil kebun mereka dapat dijual dengan harga wajar. Jika hal-hal sederhana ini diwujudkan, barulah pembangunan terasa nyata.
Pembangunan daerah bukan ajang pencitraan politik lima tahunan. Pembangunan sejati adalah ketika rakyat kecil merasakan langsung manfaatnya. Jalan yang baik, layanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang bermutu, dan lapangan kerja yang terbuka adalah tolok ukur keberhasilan yang sesungguhnya.
Pemerintah daerah harus berani meninggalkan paradigma lama yang hanya menonjolkan proyek besar tanpa memperhatikan kebutuhan dasar rakyat. Pembangunan harus dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata, agar tidak ada lagi yang merasa ditinggalkan.
Red:
.png)
