Ekonomi Maluku Utara Tumbuh,Tapi Kesejahteraan Warganya Tak Bergerak.

Oleh: Muhaimin Mufrad.

Maluku Utara kini menjadi sorotan nasional. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ini mencatat angka fantastis: 32,09 persen year on year (YoY) pada triwulan II tahun 2025. Angka ini membuat Malut tampak seperti daerah yang sedang berlari cepat menuju kemakmuran.

Namun di balik grafik pertumbuhan itu, ada kenyataan lain yang jauh lebih sunyi  rakyat tidak ikut menikmati hasilnya.

Sumber utama lonjakan ekonomi Maluku Utara adalah sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel. Kawasan industri besar di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur menjadi motor utama penggerak angka ekonomi. Tetapi, sebagian besar tenaga kerja yang diserap berasal dari luar daerah.

Sementara itu, warga lokal yang hidup di sekitar kawasan industri justru masih bergulat dengan persoalan dasar: akses jalan rusak, air bersih terbatas, harga sembako tinggi, dan layanan kesehatan yang minim. Pertumbuhan ekonomi hanya terasa di laporan statistik, bukan di dapur rakyat.

Sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi Malut kini tertinggal jauh. Produksi pangan lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan daerah, hingga beras, sayur, dan ikan sebagian besar masih didatangkan dari luar provinsi.

Kebijakan pembangunan yang berat ke sektor tambang membuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah melemah. Petani dan nelayan seperti kehilangan tempat di negeri sendiri.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam. Di satu sisi, muncul kawasan industri megah dengan infrastruktur modern. Di sisi lain, masih banyak desa di Halmahera Selatan, Taliabu, dan Morotai yang tertinggal  tanpa sinyal komunikasi dan jalan layak.

Ironisnya, banyak pekerja lokal hanya menonton dari jauh, sementara hasil bumi mereka diolah dan dinikmati oleh pihak luar.

Pemerintah daerah harus berani mengakui bahwa pembangunan Maluku Utara hari ini belum berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi kesejahteraan rakyat jauh lebih utama.

Perlu ada keberpihakan nyata terhadap sektor rakyat kecil: petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Investasi besar harus diiringi dengan komitmen sosial dan lingkungan yang kuat, bukan sekadar mengejar angka PDRB.

Jika tidak, Maluku Utara akan terus menjadi contoh klasik dari paradoks pembangunan daerah kaya sumber daya, tetapi rakyatnya tetap miskin.

Red: