.png)
Jakarta Indonesia, 21/2/2026, Reportase. Id
Kasus Fandi Ramadhan, ABK Mesin yang terancam hukuman mati, kembali menjadi sorotan publik. Menurut Dr. Capt. C. Datumbanua, S.E.S.H., M.H., M.Mar, seorang pengamat maritim dari WHN Wawasan Hukum Nasional, penilaian terhadap tanggung jawab hukum Fandi perlu ditinjau ulang.
Capt. Datumbanua menegaskan bahwa pemahaman mengenai struktur organisasi di atas kapal sangat penting. "Jika Fandi hanya seorang ABK Mesin, tugasnya terbatas pada perawatan dan operasional mesin. Ia tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab terhadap muatan," ujarnya.
Dalam sistem kerja kapal, terdapat dua departemen utama: mesin dan dek. Departemen mesin bertanggung jawab atas semua aspek teknis, sedangkan departemen dek menangani navigasi dan muatan. "Tanggung jawab atas barang sepenuhnya ada di tangan chief officer, bukan ABK Mesin," tegasnya.
Banyaknya pergerakan tugas di kapal juga memengaruhi situasi. "ABK terkadang diminta membantu pekerjaan di luar tanggung jawab utama mereka," tambah Datumbanua. Hal ini menciptakan situasi di mana ABK yang bersangkutan berpotensi mengalami kesulitan menolak perintah, terutama jika mereka baru bergabung.
Capt. Datumbanua berpendapat bahwa asas individualisasi pidana dalam hukum pidana harus diterapkan. Menyamakan ABK Mesin yang hanya mengikuti perintah dengan mereka yang mengatur muatan adalah ketidakadilan.
"Beban hukum terberat tidak seharusnya ditanggung oleh mereka yang tidak memiliki otoritas dalam perkara tersebut," ungkapnya.
Ia berharap penegak hukum dapat mempertimbangkan dengan seksama struktur komando dan pembagian tugas di kapal. "Kasus ini wajib dilihat secara komprehensif demi prinsip keadilan substansif," tutupnya.
Kasus Fandi Ramadhan menjadi perdebatan hangat di kalangan maritim dan hukum nasional. Banyak yang mendukung agar proses hukum berjalan transparan dan adil, agar keadilan yang sesungguhnya dapat ditegakkan. Yuk, sampaikan pendapatmu! #JusticeForFandi #HukumMaritim #KeadilanSosial
.png)
