Isu pemekaran sofifi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) menguat lagi, FORMAPAS minta warga tak terprofokasi.

reportase.top Riuh Wacana DOB Sofifi: FORMAPAS Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi

Wacana pemekaran Sofifi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali memanas. Riak perdebatan tak hanya menggema di ruang-ruang pemerintahan, tapi juga memecah opini masyarakat hingga ke jalan-jalan. Antara pro dan kontra, demonstrasi pun tak terelakkan. Namun, di tengah situasi yang makin tegang, Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (FORMAPAS-MALUT) Jabodetabeka-Banten justru menyerukan satu pesan penting “Tahan diri, jangan terbakar provokasi elit politik,”

Seruan ini datang langsung dari Ketua Umum FORMAPAS MALUT, Riswan Sanun, menyikapi situasi memanas di Sofifi pada Rabu, (23/7), Aksi unjuk rasa yang melibatkan kelompok yang mendukung dan menolak pembentukan DOB terjadi di sejumlah titik di Sofifi. Unjuk rasa tersebut sempat berlangsung ricuh hingga akhirnya dibubarkan aparat kepolisian.

Wacana menjadikan Sofifi sebagai DOB sesungguhnya bukan hal baru. Kota yang kini menjadi ibu kota Provinsi Maluku Utara itu secara administratif masih berada di bawah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tepatnya di Kecamatan Oba Utara, Pulau Halmahera.

Namun bagi sebagian masyarakat, wacana ini bukan hanya soal pemekaran wilayah. Di dalamnya ada tarik-menarik antara kepentingan birokrasi dan pengakuan terhadap sejarah serta identitas kultural Kesultanan Tidore. Tak heran, jika gelombang penolakan juga datang dari Kesultanan serta Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Kalau benar ada niat baik dari pemerintah provinsi dan elit politik soal pembentukan DOB, seharusnya mereka tak membiarkan narasi-narasi propagandis berseliweran di media sosial,” ujar Riswan Sanun dalam keterangannya. Ia menegaskan, masyarakat jangan mudah terpancing oleh framing politik yang menyesatkan.

Riswan menyebut para elit seharusnya sadar bahwa setiap pernyataan yang mereka sampaikan ke publik memiliki dampak luas. “Ada pesan yang secara sengaja dibentuk, dan publik yang jadi korban. Kita harus dewasa menyikapi ini,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pihak baik Pemkot Tidore, Kesultanan Tidore, Pemerintah Provinsi, hingga tokoh masyarakat Oba, untuk menanggalkan ego sektoral. “Duduk bersama. Bahas masa depan Sofifi tanpa menghapus sejarah siapa kita,” tegasnya.

FORMAPAS, dalam sikap tegasnya yang tidak berpihak pada kubu pro maupun kontra, menawarkan agar secepatnya ada Pembentukan Tim Perumus Bersama, Tim ini diusulkan berisi unsur pemerintah pusat, Pemprov Maluku Utara, DPRD, Kesultanan Tidore, tokoh masyarakat Oba, serta akademisi. Tujuannya merancang format kelembagaan baru bagi Sofifi tanpa menghapus jejak sejarahnya sebagai bagian dari tanah adat Tidore.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Gubernur Maluku Utara, Sherly, kini menghadapi tantangan besar. Ia dituntut menghadirkan skema yang secara konstitusional mampu menjembatani kebutuhan administratif dan pelestarian identitas lokal.

Red: