.png)
REPORTASE.top--Kubu Raya, Kalimantan Barat — Proyek pembangunan pintu air irigasi yang berlokasi di Desa Sungai Terus, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Proyek senilai Rp7,6 miliar lebih, yang seharusnya memperkuat sistem irigasi pertanian di wilayah tersebut, justru menuai kritik karena dugaan penyimpangan spesifikasi teknis dan lemahnya pengawasan.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan oleh awak media, tampak sejumlah kejanggalan pada fisik bangunan. Struktur turap atau dinding penahan air yang seharusnya kokoh dan rapat, terlihat disusun secara renggang. Sementara itu, timbunan (backfill) yang berada di belakang turap tampak tidak dipadatkan dengan baik dan menggunakan material tanah campuran yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Anggaran Besar, Kualitas Dipertanyakan
Proyek ini tercatat dalam kontrak bernomor 04/HK 0201/Bws8.8.1/2025, dengan nilai anggaran sebesar Rp7.621.371.000 yang bersumber dari APBN. Pelaksanaan proyek berada di bawah lingkup Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Barat, dan mencakup pembangunan di 14 titik strategis irigasi.
Berdasarkan dokumen teknis proyek yang berhasil dihimpun, berikut beberapa poin penting yang seharusnya menjadi acuan pelaksanaan:
Struktur turap harus dibangun menggunakan pasangan batu kali atau beton bertulang dengan ketebalan minimum 25–30 cm.
Timbunan (backfill) wajib menggunakan material granular yang bersih dan dipadatkan berlapis hingga mencapai 90–95% kepadatan sesuai SNI.
Setiap titik pembangunan harus dilengkapi drainase belakang turap untuk menghindari tekanan hidrostatik dari air tanah.
Seluruh proses pelaksanaan wajib memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Namun, realita di lapangan menunjukkan sebaliknya. Proyek terkesan dikerjakan secara asal-asalan. Para pekerja tampak tidak menggunakan perlengkapan K3 seperti helm, rompi, atau sepatu safety. Bahkan, papan informasi proyek—yang menjadi syarat utama keterbukaan publik—tidak terlihat di lokasi.
arga Pertanyakan Transparansi dan Mutu Proyek
Seorang warga berinisial ESD, yang merupakan tokoh masyarakat setempat, menyampaikan kekecewaannya atas mutu pembangunan yang tidak sebanding dengan nilai anggaran yang sangat besar.
> “Ini anggaran besar, tapi hasilnya begini. Masa turapnya jarang-jarang, timbunannya juga kayak seadanya. Tidak sebanding dengan uang negara yang dipakai,” ujarnya kepada awak media sambil menunjuk salah satu bangunan pintu air yang baru dibangun.W
ESD juga menambahkan bahwa proyek seperti ini semestinya menjadi solusi jangka panjang bagi petani dan masyarakat sekitar, bukan malah menjadi potensi masalah baru akibat kualitas bangunan yang diragukan.
Minimnya Pengawasan, Siapa Bertanggung Jawab?
Salah satu akar permasalahan diduga berasal dari lemahnya pengawasan dari instansi teknis maupun konsultan pengawas. Proyek sebesar ini semestinya diawasi ketat setiap hari oleh konsultan supervisi independen yang memeriksa mutu material, pelaksanaan teknis, serta progres pekerjaan.
Namun, saat tim media mendatangi beberapa titik pembangunan, tidak ditemukan pengawas lapangan yang aktif di lokasi. Padahal, dalam dokumen kontrak tercantum bahwa setiap pembangunan harus diawasi dan didokumentasikan sesuai progres mingguan.
Desakan Audit dan Pemeriksaan Pihak Berwenang
Menanggapi temuan ini, sejumlah warga dan aktivis meminta agar inspektorat daerah, BPKP, hingga aparat penegak hukum turut turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut.
> “Jika benar spesifikasi tidak terpenuhi, ini masuk ke dalam kategori pemborosan anggaran dan potensi kerugian negara. Pihak berwenang harus segera bertindak,” ungkap seorang pengamat infrastruktur lokal yang meminta identitasnya tidak dipublikasiPenut
Penutup
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun Balai Wilayah Sungai selaku pemilik kegiatan. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan lembaga pengawas tidak tinggal diam dan segera melakukan klarifikasi serta evaluasi mendalam terhadap proyek yang melibatkan uang rakyat ini.
Jika tak diawasi serius, proyek irigasi bernilai miliaran ini bukan hanya gagal memberi manfaat, tapi juga menjadi simbol pemborosan anggaran dan lemahnya sistem pengawasan konstruksi publik.
Sumber : Tim Investigasi WGR
.png)
