.png)
Sejumlah warga Desa Goro-Goro, Kecamatan Bacan Timur, membantah aksi demonstrasi yang digelar oleh sekelompok massa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan pada Senin (10/11). Warga menilai aksi tersebut tidak mewakili suara masyarakat desa secara keseluruhan.Aksi yang menolak pelantikan Kepala Desa Goro-Goro oleh Bupati Halmahera Selatan itu diketahui diikuti oleh kelompok yang mengatasnamakan masyarakat di desa Goro-goro. Namun, menurut warga setempat, peserta aksi sebagian besar merupakan keluarga dari calon kepala desa yang tidak terpilih pada pemilihan sebelumnya.
“Saya turun langsung dan melihat sendiri. Yang datang demo itu bukan seluruh masyarakat desa tapi keluarga calon yang kalah dalam pilkades,” ungkap salah seorang warga Goro-Goro yang enggan disebutkan namanya, Selasa (11/11).
Warga lainnya juga menyayangkan adanya aksi tersebut, sebab dinilai dapat memicu kesalahpahaman publik mengenai situasi di desa. Mereka menegaskan bahwa pelantikan kepala desa yang telah dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prosedur dan hasil pemilihan yang sah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas PMD menegaskan bahwa pelantikan Kepala Desa Goro-Goro telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut, menurut pihak DPMD, telah melewati tahapan verifikasi administrasi dan rekomendasi resmi dari panitia pemilihan desa.
Aksi yang sempat berlanjut ke kantor Inspektorat Daerah itu berlangsung dalam pengawasan aparat kepolisian dan berjalan tertib tanpa insiden berarti.
“Kami mengimbau seluruh pihak untuk menghormati hasil pemilihan dan bersama-sama menjaga kondusivitas di wilayah Halmahera Selatan,” ujar salah satu pejabat DPMD Halsel.
Dengan klarifikasi ini, masyarakat berharap tidak ada lagi pihak yang membawa kepentingan pribadi atau kelompok dalam urusan pemerintahan desa, demi menjaga keharmonisan dan stabilitas di Desa Goro-Goro.
.png)
