.png)
WAYALOAR, HALMAHERA SELATAN — Suara penolakan terhadap Penjabat (Pj) Kepala Desa Wayaloar, Seteri Odu, semakin menguat. Ratusan warga turun menyampaikan protes terkait perpanjangan Surat Keputusan (SK) Pj Kades yang dilakukan hingga tiga kali berturut-turut, keputusan yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Perpanjangan SK Dinilai Langgar Ketentuan
Warga mempertanyakan dasar perpanjangan SK tersebut serta menuntut sikap transparan dari Bupati Halmahera Selatan dan Kepala Dinas BPMD.
“Perpanjangan SK tiga kali itu janggal dan bertentangan dengan aturan. Kami minta Bupati dan Kadis BPMD menjelaskan dasar hukumnya kepada masyarakat,” tegas salah satu warga dalam aksi tersebut.
Masyarakat menilai langkah Pemkab Halsel tidak menunjukkan komitmen terhadap regulasi, serta mengabaikan keresahan warga yang sejak awal meminta evaluasi kinerja Pj Kades.
Transparansi APBDes 2025 Dipersoalkan
Selain persoalan SK, warga juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025. Berdasarkan baliho resmi yang dipasang pemerintah desa, Desa Wayaloar mengelola anggaran sebesar Rp 1.975.282.712, dengan alokasi belanja yang mencapai Rp 893.931.600.
Namun masyarakat merasa jumlah belanja tersebut tidak tercermin dalam pembangunan desa. Di lapangan, warga hanya melihat pembangunan pagar 400 meter dan dua unit kendaraan roda tiga (Fiar) yang direalisasikan.
Hanya pagar 400 meter dan dua fiar yang kami lihat. Selebihnya tidak ada kegiatan lain. Sisa anggaran ratusan juta itu ke mana? Kami minta transparansi dan audit,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Pelayanan Pemerintahan Desa Dinilai Melemah
Selama masa jabatan Seteri Odu, warga juga mengeluhkan: Pelayanan administrasi yang tidak berjalan efektif Minimnya komunikasi dan sosialisasi program ,Tidak adanya laporan terbuka terkait realisasi anggaran dan kegiatan desa Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin menurun.
Desakan Pencopotan Menguat Karena berbagai persoalan tersebut, warga dengan tegas meminta agar Seteri Odu segera dicopot dari jabatan Pj Kepala Desa Wayaloar. Mereka menilai yang bersangkutan tidak lagi layak memimpin dan telah gagal menjalankan amanah pemerintahan desa.
Warga juga menegaskan bahwa mereka siap melakukan aksi lanjutan apabila Pemkab Halsel tetap tidak merespons tuntutan masyarakat.
Menunggu Tindakan Pemkab Halsel
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengenai perpanjangan SK Pj Kades maupun dugaan ketidaktransparanan pengelolaan APBDes.
Masyarakat berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan secara terbuka dan objektif, demi memulihkan kepercayaan publik serta memastikan jalannya pemerintahan desa yang akuntabel.
.png)
