.png)
Halmahera Selatan, 25 Januari 2026
Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Selatan, Bung Mahdi Ihjundi, angkat bicara terkait peristiwa tenggelamnya bodi long boat di perairan Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur, yang terjadi beberapa waktu lalu. Peristiwa ini dinilai sebagai bentuk kelalaian serius dalam pengawasan dan pengelolaan transportasi laut rakyat yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat pesisir Halmahera Selatan.
Dalam keterangannya, Ketua Komisariat GMNI Halmahera Selatan menegaskan bahwa insiden tersebut tidak dapat dipandang sebagai kecelakaan biasa, melainkan harus dilihat sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan serta pembinaan keselamatan pelayaran rakyat oleh instansi terkait, khususnya PKPL (Pengawasan Keselamatan Pelayaran Laut).
“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Tenggelamnya bodi long boat di perairan Desa Bibinoi menunjukkan adanya pembiaran sistemik terhadap kondisi armada laut rakyat yang tidak memenuhi standar keselamatan,” tegas Ketua Komisariat GMNI Halmahera Selatan.
Ia menambahkan bahwa long boat dan bodi perahu kecil merupakan sarana transportasi utama masyarakat desa-desa pesisir, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, negara tidak boleh abai terhadap keselamatan alat transportasi tersebut.
GMNI Halmahera Selatan menilai bahwa lemahnya kontrol teknis, minimnya pemeriksaan kelayakan armada, serta tidak optimalnya fungsi pengawasan di lapangan menjadi faktor utama terjadinya insiden tersebut. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka potensi kecelakaan serupa akan terus mengancam keselamatan masyarakat pesisir.
Atas dasar itu, Ketua Komisariat GMNI Halmahera Selatan secara tegas meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera mengambil langkah konkret dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PKPL di wilayah Halmahera Selatan.
“Kami meminta Bupati Halmahera Selatan untuk tidak menutup mata. Evaluasi PKPL harus dilakukan secara serius dan terbuka. Jika ditemukan adanya kelalaian, maka harus diberikan sanksi tegas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif,” ujarnya.
Selain evaluasi terhadap PKPL, GMNI Halmahera Selatan juga menyoroti persoalan motor dan mesin (motoris) long boat yang selama ini banyak beroperasi tanpa standar keselamatan yang jelas. GMNI mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan pendataan, pemeriksaan teknis, serta pembinaan terhadap pemilik dan operator long boat, agar keselamatan pelayaran rakyat benar-benar terjamin.
Lebih lanjut, GMNI Halmahera Selatan menegaskan bahwa keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan administratif semata. Negara wajib hadir secara nyata, khususnya bagi masyarakat pesisir dan kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut sebagai sarana utama kehidupan.
Sebagai organisasi mahasiswa nasionalis yang berpijak pada nilai-nilai Marhaenisme, GMNI Halmahera Selatan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata dan bertanggung jawab dari pemerintah daerah. GMNI juga membuka ruang konsolidasi bersama masyarakat Desa Bibinoi dan wilayah pesisir lainnya guna memastikan suara rakyat tidak diabaikan.
“Kami tidak ingin peristiwa ini berlalu begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkas Ketua Komisariat GMNI Halmahera Selatan.
GMNI Halmahera Selatan menegaskan bahwa apabila tidak ada respons serius dari pemerintah daerah, maka pihaknya siap mengambil langkah-langkah lanjutan sesuai dengan koridor gerakan mahasiswa dan konstitusi, demi menjamin keselamatan serta hak hidup masyarakat pesisir Halmahera Selatan.
.png)
