.png)
Menurut Riswan, pejabat publik yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi tidak seharusnya diberi ruang menduduki jabatan strategis negara. Ia menegaskan, pemerintah harus menunjukkan komitmen serius terhadap pemberantasan korupsi, bukan justru mempertahankan figur yang namanya terus disebut dalam berbagai persoalan.
“Kalau seseorang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi, lalu masih diberikan jabatan strategis, maka publik berhak mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum. Menteri PU harus taat hukum, jangan orang yang diduga terseret kasus korupsi justru dipelihara dalam kekuasaan,” tegas Riswan Sanun.
Ia mengatakan, munculnya nama Abdul Hamid Payapo dalam pusaran kasus korupsi Amran Mustari harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Apalagi, polemik terkait Program MBG dan desakan audit yayasan mitra juga mulai mengarah pada dugaan keterlibatan jaringan kekuasaan tertentu.
“Ini bukan sekadar isu biasa. Dua persoalan besar ini mulai mengarah pada lingkar kekuasaan yang sama. Karena itu aparat penegak hukum tidak boleh bermain-main atau tebang pilih dalam melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Riswan menilai, jika pemerintah tetap mempertahankan pejabat yang namanya terus dikaitkan dengan dugaan korupsi dan polemik program rakyat, maka hal itu akan memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Jangan tunggu ada penetapan tersangka baru pemerintah bergerak. Jabatan publik itu soal moral dan integritas. Ketika nama seorang pejabat terus disebut dalam pusaran kasus korupsi dan dugaan permainan proyek rakyat, maka sudah seharusnya dicopot sementara untuk menjaga marwah institusi,” katanya.
Ia juga menyoroti keras pelaksanaan Program MBG yang menurutnya tidak boleh dijadikan proyek gelap atau ruang bancakan elite tertentu dengan memanfaatkan yayasan mitra secara tertutup.
“Program MBG ini menggunakan uang rakyat dan menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Kalau ada dugaan konflik kepentingan, permainan proyek, atau relasi kekuasaan di belakangnya, maka harus dibongkar secara terang,” tegasnya.
PP Formapas mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi maupun dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG tanpa pandang bulu.
Selain itu, Riswan meminta Menteri PU RI Dody Hanggodo agar tidak menormalisasi pejabat yang namanya terseret dalam dugaan korupsi. Segera copot Abdul Hamid Payapo dari Kepala BPJN Malut.
“Negara tidak boleh dipimpin oleh pejabat yang dibayangi dugaan korupsi. Menteri PU harus segera bertindak tegas. Jangan sampai publik menilai pemerintah sedang melindungi orang-orang bermasalah,” tutup Riswan Sanun.
Redaksi:Arjun
.png)
