.png)
Pelaihari, WartaGlobal.id
Kekecewaan meledak di halaman DPRD Tanah Laut. Aksi damai gabungan mahasiswa dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang berakhir antiklimaks setelah tidak satu pun dari 35 anggota dewan hadir menerima aspirasi, Senin (18/05/2026).
Sambil meneriakkan tuntutan, massa memasang spanduk bertuliskan *“DPRD Tanah Laut Disegel”* sebagai protes simbolik atas dugaan pembiaran mafia BBM subsidi jenis solar yang mencekik nelayan pesisir.
Nelayan Diintimidasi, Barcode Disandera
Aksi yang diikuti BEM dan nelayan dari Desa Kuala Tambangan dan Tabunio itu menyorot distribusi solar subsidi yang disebut kacau selama bertahun-tahun.
Perwakilan mahasiswa, Riski, menyebut narasi “penyaluran normal” yang muncul di media bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.
“Nelayan sering mendapat ancaman, mulai dari pemotongan jatah solar hingga penahanan barcode. Penyaluran tidak tepat sasaran, bahkan ada dugaan solar dijual ke pengepul,” ujarnya di hadapan massa.
Riski juga menyinggung adanya OTT yang pelakunya dilepas. Menurutnya, aparat penegak hukum berdalih mendapat perintah untuk melepaskan, sementara pihak SPBUN dinilai “tidak tersentuh hukum”.
Dugaan Bekingan Oknum Aparat
Aliansi mahasiswa menuding ada keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang kini dipindah ke Mabes Polri dan oknum anggota TNI yang membekingi praktik mafia BBM.
Mereka mengaku sudah mengantongi nama dan informasi, tapi memilih diam karena minim bukti dan lemahnya perlindungan hukum.
“Kami datang meminta keadilan. Orang tua kami nelayan, ibu-ibu kami menjerit karena hak mereka dipermainkan. Jika hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lalu ke mana rakyat kecil harus mengadu?” teriak salah satu orator, disambut sorak massa.
DPRD Absen, Sekretaris Dewan Beri Alasan
Kekecewaan memuncak saat massa mengetahui gedung dewan kosong di hari kerja. Sekwan DPRD Tanah Laut, Gentri Yuliantono, menjelaskan pimpinan dan sejumlah pejabat sedang audiensi dengan KKP RI di Jakarta, sementara anggota lain menjalankan tugas luar daerah sesuai agenda Banmus.
Penjelasan itu tak meredam amarah. Massa menilai seharusnya tetap ada anggota dewan yang siaga menerima rakyat, apalagi yang dibawa adalah dugaan penyimpangan subsidi negara.
“Kalau keadilan terus diabaikan, kami akan datang dengan gelombang massa yang lebih besar,” tegas koordinator aksi.
Koordinator Wilayah BEM Kalsel, Rizki, yang mengaku berasal dari Kuala Tambangan, menyebut intimidasi terhadap nelayan sudah jadi hal lumrah.
“Ayah saya nelayan. Keluhan masyarakat selama ini seperti dibungkam. Banyak yang takut bicara karena merasa mendapat tekanan dari pihak tertentu,” katanya.
Ancaman Aksi Lanjutan
Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menegaskan akan kembali turun dengan massa lebih besar jika dugaan mafia BBM subsidi tidak diproses transparan dan tuntas.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Tanah Laut, M. Kusri, yang hadir di lokasi, menyatakan dukungan dengan mendorong legalitas melaut, kelengkapan administrasi nelayan, dan fasilitasi BPJS Kesehatan bagi masyarakat pesisir.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Tanah Laut terkait aksi penyegelan simbolik tersebut.
Mau aku bikin versi headline yang lebih tajam lagi untuk sosial media?
.png)
