Skandal Tambang Emas Ilegal Kaputusan Menguat, Dugaan Setoran Mengalir ke Lingkaran Kepala Desa Milka Dadana; Warga Beberkan Ancaman dan Praktik Pengusiran.

Kades Kaputusan Milka Dadana

Halmahera Selatan, REPORTASE - Aroma busuk tambang emas ilegal di Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan Barat, kian menyengat. Dugaan keterlibatan dan dominasi keluarga Kepala Desa Milka Dadana mencuat setelah sejumlah saksi angkat bicara soal mekanisme setoran yang disebut tak pernah resmi namun wajib dipatuhi.

Penelusuran di lapangan mengungkap pola yang diduga sistematis. Setiap penambang yang hendak beroperasi disebut harus “lapor” kepada kepala desa dengan dalih koordinasi keamanan. Namun di balik alasan itu, muncul kewajiban finansial yang nilainya tidak seragam dan diduga melampaui angka Rp100 ribu seperti yang beredar di publik.

Seorang warga desa tetangga berinisial AK, yang pernah menambang di lokasi tersebut, membenarkan adanya pungutan. Ia menyebut besaran setoran lebih tinggi dan bervariasi, tergantung kesepakatan di lapangan. Jika tidak memenuhi permintaan, konsekuensinya tegas: dikeluarkan dari area tambang oleh pihak yang disebut sebagai keluarga kepala desa.

“Itu bukan sekadar lapor. Ada setoran. Dan kalau tidak kasih, disuruh keluar,” ungkap AK.

Jika keterangan ini akurat, maka persoalannya bukan lagi pembiaran, melainkan dugaan pengendalian aktivitas tambang ilegal. Situasi ini semakin serius karena lokasi tambang diduga berada di kawasan hutan lindung. Aktivitas tanpa izin di wilayah tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Minerba, dengan ancaman pidana yang tidak ringan.

Kerusakan lingkungan mulai terasa. Aliran sungai berubah keruh, vegetasi hutan tergerus, dan lubang-lubang tambang menganga tanpa reklamasi. Ironisnya, masyarakat kecil yang terlibat justru berada di posisi paling rentan ketika aparat melakukan penertiban, sementara aktor yang diduga berada di lingkar kekuasaan desa kerap luput dari sorotan.

Desakan publik agar Aparat Penegak Hukum bertindak tegas semakin menguat. Transparansi dan audit menyeluruh terhadap dugaan aliran dana dinilai mendesak dilakukan untuk menghindari konflik horizontal dan kerusakan ekologis yang lebih luas.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Milka Dadana masih terus dilakukan. Prinsip keberimbangan dan praduga tak bersalah tetap dijaga sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Di tengah kegaduhan ini, suara warga terdengar getir. “Kalau memang ini salah dan merusak hutan, hentikan. Jangan masyarakat kecil saja yang dikorbankan,” pungkas AK. Redaksi